Record Detail Back
KONSEKUENSI HUKUM PASAL 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SKRIPSI
- Share to:
Banyaknya kekacauan yang terjadi di Indonesia. Khususnya dalam
pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dimana suatu
peraturan perundang-undangan seharusnya mampu membatasi dan
memberikan perlindungan penuh terhadap masyarakatnya. Sering kali
setiap peraturan perundang-undangan mengenyampingkan hal-hal yang
dianggap perlu diperhatikan dalam suatu pembuatan peraturan
perundang-undangan, misalnya asas-asas dalam pembentukan
perundang-undangan. Seperti halnya Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah yang memperbolehkan pembakaran hutan melebihi batas yang
diatur oleh undang-undang yang berdasarkan hierarki lebih tinggi
kedudukannya. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum dari
peraturan gubernur tersebut dan sejauhmana undang-undang mengatur
terkait hal tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif
analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan
bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
isi dari peraturan gubernur tersebut. Sedangkan pendekatannya dilakukan
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk
mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder,
yaitu melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam kaitannya peraturan
gubernur tersebut melalui perspektif hukum, praktek perundangundangan dan ketatanegaraan di Indonesia sendiri telah menunjukkan
bahwa peraturan gubernur tersebut sudah tidak ada keseimbangan antara
asas-asas dalam pebentukan perundang-undangan sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan perundang-undangan. Karena itu, secara teori,peraturan
gubernur tersebut sudah melanggar hirarki perundang-undangan
khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka pada saat ini sudah menjadi
keharusan untuk lebih meneliti dan menguji suatu prodak peraturan
perundang-undangan dan juga lebih mempertegas konsekuensi dari
sebuah prodak yang bermasalah.
BENAZIR SYINTIA GUNA - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2016
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
BENAZIR SYINTIA GUNA. (2016).KONSEKUENSI HUKUM PASAL 1 PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SKRIPSI.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd