ASEP ANA WICAKSANA; " />
Record Detail Back

XML

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN


Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia menyangkut berbagai
permasalahan yang saling terkait, termasuk perampasan dan penguasaan
hutan, kebakaran hutan, peladangan berpindah, pembalakan liar,
perdagangan hasilhutan ilegal, dan kemiskinan. Keberadaan UndangUndang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum dapat menyelesaikan
persoalan diatas. Akibatnya kejahatan terhadap hutan masih saja
berlangsung hingga kini. Seperti yang terjadi di Meulaboh Aceh dimana
terdapat perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran
hutan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan sanksi
atas tindak pidana pembakaran hutan dan untuk mengetahui sejauh mana
efektivitas penerapan Undang-Undang No.41 tahun 1999 Tentang
Kehutanan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut,penulis menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analistis serta penelitian kepustakaan dengan menggunakan
peraturan dan literatur untuk menganalisis secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap
pelaku pembakaran hutan khususnya di Meulaboh Aceh belum optimal
karena penuntut umum dan hakim menggunakan Undang-Undang No.32
tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
padahal kerusakan lingkungan yang terjadi pada dasarnya disebabkan
oleh pembakaran hutan gambut untuk pembukaan lahan. Dengan
demikian, seharusnya undang-undang yang digunakan adalah UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,sehingga keberadaan
undang-undang tersebut masih belum efektif. Hal tersebut menyebabkan
masih banyaknya kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang
terjadi hingga saat ini.
ASEP ANA WICAKSANA - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2016
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
ASEP ANA WICAKSANA. (2016).ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd