LP/B/47/X/2013/PROV DALAM TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI LEGAL MEMORANDUM Adi Solhan Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2016 monographic id INDONESIA

Text

Persamaan di dalam hukum (equality before the law) diakui dalam konstitusi, yaitu diatur dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945, maka setiap warga Negara memiliki persamaan di muka hukum, begitu pula ketika dihadapkan permaslahan hukum, harusnya semua orang berkedudukan yang sama, apakah dia masyarakat sipil maupun abdi Negara atau dalam hal yaitu anggota Polri, dalam penelitian (Legal Memorandum) ini penulis meneliti, oknum petugas Polri yang melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan wewenang, yang kemudian dilaporkan oleh saksi pelapor , kemudian dilakukan pemberkasan, namun selanjutnya kasus tidak diproses, baik secara hukum dispilin anggota Polri maupun proses peradilan umum, berdasarkan latar belakang terserbbut ada beberapa permasalahan yang akan diangkat penulis, yaitu : apakah tindakan hukum dalam berkas perkara Nomor:LP/B/47/X/2013/PROV telah tepat, tindakan hukum apa yang dapat dilakukakn penyidik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mempunyai spesifikasi deskriptif analitis yaitu tertuju pada pemecahan masalah,kemudian tahapan penelitiannya dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan data-datan lainnya. Akhir penelititan diperoleh kesimpulan bahwa berkas perkara atas nama terperiksa Aiptu Nanang Suardi tidak dilanjutkan baik proses hukum disiplin anggota Polrinya, maupun proses hukum pidana melalui peradilan umum, tindakan membiarkan perkara pidana yang dilakukan oleh Aiptu Nanang suardi ini akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi kepolisian, padahal seharusnya terperiksa Aiptu Nanang suardi ini dapat diproses dalam hukum disiplin bagi anggota Polri sesuai ketentuan PP tentang disiplin anggota Polri dan dapat dijerat dengan pasal 12 Undangundang korupsi. Apalagi menurut pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan displin anggota Polri yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat tindak pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada terperiksa Aiptu Nanang suardi diserahkan kepada penyidik polres setempat untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap terperiksa Aiptu Nanang suardi adalah memproses secara hukum disiplin anggota Polri dan melimpahkan berkasanya dalam tindak pidana yang terkait delik korupsi seperti yang diatur dalam Undang-undang korupsi. LEGAL MEMORANDUM TINDAKAN HUKUM DALAM BERKAS PERKARA NOMOR NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA110009 My Library ABSTRAK COVER - BAB I - BAB II BAB V - DAPUS RIWAYAT HIDUP IMAGE_COVER_ADI_SOLHAN.jpg.jpg 245 2021-01-25 13:19:45 2021-01-28 11:30:14 machine generated