EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KEPULAUAN NIAS

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KEPULAUAN NIAS ERDIANTO ZAI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA BAIK Lahirnya peraturan teknis kementerian Agraria serta Tata Ruang No. 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesian dan Penanganan Perkara Pertanahan, mengesampingkan secara lex specialis Pasal 385 KUHP, namun ternyata terjadi perkara –perkara penyerobotan tanah yang justru berdampak pada suatu tindak pidana baru, yang menggugah rasa keadilan moral dan keadilan positif seperti dalam perkara Erlina Zebua, sehingga dalam penelitian ini akan dikaji mengenai permasalahan hukum, yaitu Efektifitas Penegakan hukum pidana Pasal 385 KUHP pasca diberlakukannya Permenagta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Kasus Pertanahan di kepulauan Nias ? dan Kendala Penegakan hukum pidana Pasal 385 KUHP pasca Berlakunya Permeagta Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nias? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis masyarakat nias dan pendekatan Undang-undang Peraturan Teknis ATR BPN Penyelesaian Sengketa Tanah normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan-peraturan pertanahan dan KUHP Indonesia. Bahan hukum normatif yang dimaksud meliputi asas-asas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan pustaka dan penelitian in concreto Efektifitas Upaya Penegakan hukum pidana tidak efektif, lebih effektif menggunakan hukum adat Nias, bahwa persekutuan adat Nias yang terdiri dari kepala adat, serta stratifikasi sosial yang terpandang di kalangan pendeta, dan Kendala yang dihadapi dalam penyelsaian perkara penyerobotan tanah yang dmulai dari sengketa batas tanah di Nias adalah adanya penggunaan kekerasan, upaya pemusatan kekuatan keluarga marga hingga pertumpahan darah, kendala-kendala tersebut menjadi halangan tegaknya Hukum dan Keadilan tanah bagi masyarakat. Pidana ,Penyerobotan , Penanganan ATR BPN NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA190212 My Library COVER LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN COVER_ERDIANT0.jpg.jpg 2340 2023-12-04 11:19:31 2023-12-04 11:20:22 machine generated