61/PID.B/2022/PN.JKT SEL/2022 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA AMAR HADI FIRDAUS Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum, Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekan yuridis normatif serta metode penyusunan data study dokumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku turut serta pada perkara tersebut secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagai pelaku turut serta yang seharusnya dijatuhi sanksi pidana. Tindak pidana penipuan marak terjadi baik dilakukan oleh satu orang maupun secara bersama-sama dengan cara melakukan suatu upaya dengan menipu seseorang demi kepentingan dari pelaku. Salah satu kasus penipuan yang marak terjadi adalah kasus penipuan dengan motif dapat membantu meloloskan seseorang menjadi PNS, dalam kasus ini pelaku telah menipu korban-korbanya dan meraup keutungan hingga ratusan juta rupiah. Tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan oleh satu orang namun juga dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang (Turut Serta), Pelaku yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana pun haruslah mendapat sanksi pidana yang tegas agar proses penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan. Pada penelitian ini penulis meneliti suatu peristiwa tindak pidana penipuan secara turut serta dengan motif penerimaan CPNS pada Putusan Nomor : 61/PID.B/2022/PN.JKT SEL/2022. Pada perkara tersebut pelaku turut serta divonis bebas oleh Majelis Hakim, bagi putusan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum karna pada putusan tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukumnya terkait pelaku turut serta tindak pidana. Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Turut Serta, NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA170243 My Library COVER LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 2271 2023-11-22 10:34:05 2023-11-22 10:38:22 machine generated