Record Detail Back
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HOAX DAN HATE SPEECH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Share to:
Media elektronik selain sebagai media bersosial namun masyarakat masih
banyak yang menggunakannya untuk menyebarkan berita bohong maupun ujaran
kebencian yang ditujujan kepada beberapa pihak atau golongan. Indentifikasi
masalah yang dibahas yaitu bagaimana penanggulangan dan hambatan tindak
pidana hoax dan hate speech di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan hoax dan hate
speech oleh Polrestabes Bandung dan hambatan dalam penanggulangan hoax dan
hate speech di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian
dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan
yuridis normatif terhadap Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan tindak pidana hoax
dan hate speech oleh Polrestabes Bandung dilakukan dengan berbagai upaya
yaitu upaya preventif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait
penggunaan media sosial dengan bijak, melaksanakan patroli dialogis dan patroli
siber, melaksanakan koordinasi, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat
serta kepada kalangan akademisi, melakukan kerja sama dengan platform media
sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten hoax dan hate speech.
Selanjutnya Kepolisian juga melakukan upaya refresif yaitu upaya penegakan
hukum terhadap hoax dan hate speech melibatkan serangkaian tindakan yang
diambil oleh pihak berwenang, termasuk kepolisian, untuk mengidentifikasi,
menyelidiki, dan mengambil tindakan hukum terhadap individu atau kelompok
yang melakukan pelanggaran. Hambatan dalam penanggulangan hoax dan hate
speech di wilayah hukum Polrestabes Bandung diantaranya undang-undang
informasi dan transaksi elektronik itu sendiri khususnya proses pembuktian,
keterbatasan tenaga ahli dan kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam
menunjang keamanan jaringan dan juga untuk memudahkan pelacakan pelaku
cyber crime dapat diatasi dengan cepat.
GIFSY FERNANDA - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2023
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
GIFSY FERNANDA. (2023).PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HOAX DAN HATE
SPEECH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -
UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd