Record Detail Back
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BARENG
- Share to:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan
Pendamping Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bareng Kecamatan
Buyasuri Kabupaten Lembata Proinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan
latarbelakang Penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendamping desa dalam melaksanakan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BMDES ) di desa Bareng, kecamatan
Buyasuri Kabaupaten Lembata.
2. Faktor faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan
pendamping desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa
Bareng kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
pendamping desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa
Bareng, Kecamatan buyasuri Kabupaten Lembata.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari
Van Metter dan Van Horn kususnya faktor-faktor atau ariabel yang krusial dalam
implementasi meliputi isi kebijakan yang terdiri dari ; Standard dan Sasaran
Kebijakan/ukuran tujuan kebijakan, Sumber Daya, Krakterristik organisasi pelaksana,
Sikap Para Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Berlandaskan pendekatan terhadap teori tersebut, peneliti merumuskan Proposisi
sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Pendamping Desa dalam pengelolan Badan
Usaha Milik Desa akan optimal apabila berdasarkan pada isi kebijakan dan konteks
kebijakan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun teknik
pengumpulan data diperoleh melalui : Obserasi, Wawancara, dokumentasi dan
prosesanalisa data melalui reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pendamping Desa
Belum Optimal karena Badan Usaha Milik Desa Belum maksimal mengelola aset
lokal desa. Hal ini disebabkan oleh pendamping desa yang masih kurang sumberdaya
Manusia dalam pengelolaan Badan Usaha milik desa karena satu pendamping desa
mendampingi tiga desa dalam pelaksanan kebijakan, kuranya juga sarana prasarana
dalam pendamping desa, sumberdaya manusia Badan Usaha Milik Desa masi
merangkap jabatan sebagai guru sehingga kerjaanya terbagi dalam pelaksanan Badan
Usaha Milik Desa, hal ini yang belum dapat terwujud dalam peningkatan
kesejahteran masyarakat desa melalu Badan usaha milik Desa dalam pengelolan aset
lokal Desa.
JAHIDIN SULAIMAN - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNLA
2019
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
JAHIDIN SULAIMAN. (2019).IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BARENG.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd