JAHIDIN SULAIMAN Primary Author mixed material bibliography BANDUNG ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNLA 2019 monographic id INDONESIA

Text

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pendamping Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bareng Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Proinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan latarbelakang Penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi kebijakan pendamping desa dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BMDES ) di desa Bareng, kecamatan Buyasuri Kabaupaten Lembata. 2. Faktor faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pendamping desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Bareng kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Bareng, Kecamatan buyasuri Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn kususnya faktor-faktor atau ariabel yang krusial dalam implementasi meliputi isi kebijakan yang terdiri dari ; Standard dan Sasaran Kebijakan/ukuran tujuan kebijakan, Sumber Daya, Krakterristik organisasi pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berlandaskan pendekatan terhadap teori tersebut, peneliti merumuskan Proposisi sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Pendamping Desa dalam pengelolan Badan Usaha Milik Desa akan optimal apabila berdasarkan pada isi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui : Obserasi, Wawancara, dokumentasi dan prosesanalisa data melalui reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pendamping Desa Belum Optimal karena Badan Usaha Milik Desa Belum maksimal mengelola aset lokal desa. Hal ini disebabkan oleh pendamping desa yang masih kurang sumberdaya Manusia dalam pengelolaan Badan Usaha milik desa karena satu pendamping desa mendampingi tiga desa dalam pelaksanan kebijakan, kuranya juga sarana prasarana dalam pendamping desa, sumberdaya manusia Badan Usaha Milik Desa masi merangkap jabatan sebagai guru sehingga kerjaanya terbagi dalam pelaksanan Badan Usaha Milik Desa, hal ini yang belum dapat terwujud dalam peningkatan kesejahteran masyarakat desa melalu Badan usaha milik Desa dalam pengelolan aset lokal Desa. NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana CA1400231 COVER ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB III BAB V DAFTAR PUSTAKA 222 2021-01-22 13:53:44 2021-01-22 13:53:44 machine generated