Record Detail Back
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
- Share to:
Sejarah korupsi tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia karena korupsi sudah ada sejak zaman dahulu. Korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang menarik perhatian media. Korupsi dapat dipandang sebagai tindakan yang mengikis kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap pelakunya dan bahkan mengancam merusak semua aspek kehidupan sosial dan politik. Peristiwa korupsi tidak hanya terjadi pada pegawai atau pemerintah di tingkat pusat saja. Hingga saat ini banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan Desa. Tindak pidana korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu penyumbang angka korupsi di Indonesia, tidak terkecuali korupsi desa. Putusan No. 05/pid.sus-tpk/2022/pn kpg menjadi salah satu contoh tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa. Dalam putusan tersebut terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nubalema Dua yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.
Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi di desa diperlukan kajian terhadap
putusan terkait tindak pidana korupsi. Penjabaran dalam putusan dapaat ditelaah menjadi suatu bentuk pemahaman terhadap keputusan hakim dalam tugasnya untuk mencapai cita hukum. Selain itu kajian terhadap dogmatik hukum menjadi penting untuk menentukan standar atau pola pikir yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. untuk itu maka diperlukan komparasi terhadap putusan yang akan digunakan sebagai kajian untuk menentukan keterkaitan antara keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para hakim di persidangan.
UU TIPIKOR dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut yang mengakomodir
seluruh bentuk tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU TIPIKOR mengatur khusus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, sehingga pasal ini menjadi aturan yang menegaskan bahwa kewenangan menjadi aspek yang sangat pentingdalam suatu tindak pidana korupsi. Perumusan UU TIPIKOR sebagai bentuk cita hukum yang dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu maka diperlukan penegak keadilan yang mampu memutus perkara dengan berlandaskan hati nurani dan tidak memihak kepada siapapun
Acla Djilham - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
HUKUM UNLA
2023
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Acla Djilham. (2023).TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd