Acla Djilham Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK korupsi tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia karena korupsi sudah ada sejak zaman dahulu. Korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang menarik perhatian media. Korupsi dapat dipandang sebagai tindakan yang mengikis kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap pelakunya dan bahkan mengancam merusak semua aspek kehidupan sosial dan politik. Peristiwa korupsi tidak hanya terjadi pada pegawai atau pemerintah di tingkat pusat saja. Hingga saat ini banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan Desa. Tindak pidana korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu penyumbang angka korupsi di Indonesia, tidak terkecuali korupsi desa. Putusan No. 05/pid.sus-tpk/2022/pn kpg menjadi salah satu contoh tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa. Dalam putusan tersebut terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nubalema Dua yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi di desa diperlukan kajian terhadap putusan terkait tindak pidana korupsi. Penjabaran dalam putusan dapaat ditelaah menjadi suatu bentuk pemahaman terhadap keputusan hakim dalam tugasnya untuk mencapai cita hukum. Selain itu kajian terhadap dogmatik hukum menjadi penting untuk menentukan standar atau pola pikir yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. untuk itu maka diperlukan komparasi terhadap putusan yang akan digunakan sebagai kajian untuk menentukan keterkaitan antara keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para hakim di persidangan. UU TIPIKOR dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut yang mengakomodir seluruh bentuk tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU TIPIKOR mengatur khusus terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, sehingga pasal ini menjadi aturan yang menegaskan bahwa kewenangan menjadi aspek yang sangat penting dalam suatu tindak pidana korupsi. Perumusan UU TIPIKOR sebagai bentuk cita hukum yang dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu maka diperlukan penegak keadilan yang mampu memutus perkara dengan berlandaskan hati nurani dan tidak memihak kepada siapapun. Korupsi, desa, penyalahgunaan kewenangan. NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA190074 My Library COVER LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN COVER_ACLA_DJILHAM.jpg.jpg 2172 2023-11-01 10:50:52 2023-11-01 11:20:15 machine generated