RINI NURDIANTI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2022 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantuproses pengajuan pengaduan dan perizinan. Pada faktanya, terdapat perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Tentang KLBI 2020melalui Notaris selaku Pejabat Umum Publik, sehingga perubahan tersebut dapat terinput disistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukumdan HAM RI. Penyesuaian tersebut agar dapat terintegrasi dari database AHU dengan database Sistem OSS RBA terhadap legalitas perusahaan. Pelaku usaha yang berbentukperseroan, merasa terhambat dalam menjalankan usaha operasionalnya, seperti pembuatanrekening perusahaan di Bank diwajibkan penyesuaian Anggaran Dasar perseroan tersebutsehingga tidak bisa cepat dan cukup memakan waktu untuk penyesuaian dan penerbitan izinOSS RBA terkait, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakahkedudukan dan akibat hukum penyesuaian anggaran dasar perseroan tentang KlasifikasBaku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 dan pengawasanya dihubungkan dengan sistem OSS RBA terhadap legalitas perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum penyesuaian anggaran dasar perseroan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 dihubungkan dengan sistem OSS RBA terhadap legalitas perusahaan di Indonesia, dan pengawasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan padadata sekunder dengan cara meneliti literatur yang berhubungan dengan ketentuan mengenakedudukan dan akibat hukum penyesuaian anggaran dasar perseroan tentang KLBI 2020dan pengawasannya. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuanuntuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenapermasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini, kedudukan dan akibat hukum penyesuaian anggaran dasaperseroan tentang KLBI 2020 Dihubungkan Dengan OSS RBA terhadap legalitaperusahaan di Indonesia . Ketentuan dalam penggunaan sistem OSS yang mengharuskan form terhubung dengan sistem AHU, sehingga untuk melaksanakan perubahan data dan perubahan KBLI harus dilakukan di notaris dan memerlukan biaya, sehingga kedudukanhukum dari penyesuaian perubahan anggaran dasar adalah wajib dan sebagai syarat utamauntuk diterbitkannya perizinan berusaha pada sistem OSS RBA agar dapat diaksesPengawasan terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan tentang KLBI 2020dihubungkan dengan sistem OSS RBA terhadap legalitas perusahaan di Indonesia, tidakberjalan secara efektif, karena pengawasan dari BKPM Pusat hanya sebatas apabila ingin dilakukan perubahan penyesuaian system OSS RBA saja, bagi perusahaan yang belummelakukan penyesuaian akan tetapi sudah membuat NIB sampai dengan saat ini belumberdampak apapun. Selain sanksi pembekuan yang tidak tegas, belum lagi tidak pernah adaperusahaan yang diberikan teguran keras menjadi sebuah masalah baru yang akan hadidikemudian hari. Ketentuan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha harus dilaksanakanguna menciptakan iklim ekonomi yang baik serta menciptakan kepastian dan ketertibanhukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, OSS RBA, Akibat Hukum. Kedudukan Hukum, OSS RBA, Akibat Hukum. NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA 180135 My Library COVER PENGESAHAN Lembar pernyataan Daftar Isi BAB I BAB II BAB V Cover_RINI_NURDIANTI.jpg.jpg 2163 2023-10-27 10:15:13 2023-10-27 10:15:45 machine generated