Notice: Undefined variable: _title_main in /home/repository.unla.ac.id/lib/detail.inc.php on line 289
EKA FAJAR MUKTI Primary Author mixed material bibliography BANDUNG HUKUM UNLA 2023 monographic id INDONESIA

Text

BAIK Hubungan kerja yang tidak berjalan baik tentu akan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan seperti yang tertera didalam Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak jarang terjadi perselisihan dalam proses tersebut seperti pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pegawai namun bukti yang didapat oleh perusahaan tidak lengkap, namun perusahaan tetap pada pendiriannya sehingga hal tersebut berakhir pada perselisihan karena pihak pegawai dan perusahaan tidak menemui kesepakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Hakim pada perkara Nomor 1612 K/Pdt.Sus-PHI/2022 serta menganalisis keputusan perusahaan yang tidak memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada normanorma hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder berupa buku-buku pustaka, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dalam artikel media massa, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang diambil Tergugat sebagai perusahaan tempat Penggugat bekerja telah keliru. Bahwa pelanggaran administrasi yang dipakai menjadi suatu alasan utama Tergugat dalam melakukan PHK tidak disertai bukti yang memadai. Dibanding membuktikan pelanggaran tersebut serta melengkapi apa yang seharusnya disertakan sebagai alat bukti di persidangan, perusahaan justru menyatakan bahwa dengan berita acara konfirmasi, dan pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak perlu diberikan peringatan melalui surat peringatan pertama hingga ketiga. Putusan majelis hakim telah keliru dalam hal menerima bukti berita acara konfirmasi Tergugat. Sebaiknya Majelis Hakim mempertimbangkan kelengkapan alat bukti yang diajukan. Hendaknya Hakim dalam membagi beban pembuktian itu dalam tingkat terakhir menitik beratkan pada pertimbangan keadilan. Majelis Hakim seharusnya dapat menerima bahwa alat bukti yang diajukan untuk membuktikan pelanggaran administrasi tidak utuh sehingga pembuktian yang dilaksanakan Tergugat tidak bisa memberikan bukti hal yang diungkapkan sebelumnya. PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAS UANG PESANGON YANG TIDAK SESUAI DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1612 K/Perlindungan hak pekerja, pelanggaran administrasi NONE Repository Universitas Langlangbuana Sistem Repository Elektronik Skripsi, Tesis, Desertasi dan Penelitian Dosen Universitas Langlangbuana AA190009 My Library COVER LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN KEASLIAN ABSTRAK DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB V DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 2014 2023-07-12 10:14:50 2023-07-12 10:18:04 machine generated