RESTU HAPSARI; " />
Record Detail Back

XML

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN IMB BERBASIS EGOVERNMENT (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung)


Penelitianinidilatarbelakangiolehmasalahmasihrendahnyakualitaspelayananpe
rizinan IMB berbasise- GovernmentpadaDinasPenanaman Modal
danPelayananTerpadu (DPMPTSP) Kota Bandung.
Masalahtersebutdihubungkandengansalahsatuvariabelyaituvariabelimplementasikebij
akan yang diasumsikandapatberpengaruhterhadapkualitaspelayananperizinan IMB
berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung. Di dalampenelitianini,
penelitimerumuskanmasalah
“SebarapaBesarPengaruhImplementasiKebijakanPemerintah Daerah
TerhadapKualitasPelayananPerizinan IMB berbasisE- government di DPMPTSP
Kota Bandung”.
Untukmenganalisamasalahpenelitianini, teori yang
digunakanpenelitisebagaialatanalisisadalahteoriimplementasikebijakan yang
dikemukakanoleh Edward III (Nugroho, 2015;226) yang
terdiridaridimensikomunikasi, sumberdaya, disposisi, danstrukturbirokrasi.
Adapunteorikualitaspelayanan yang digunakanpenelitianiniadalahteori yang
dikemukakanParasuraman (Hardiansyah, 2011;46) yang terdiridaridimensikeandalan,
dayatanggap, jaminan, empati, danbuktilangsung. Berdasarkanpendekatanteori –
teoritersebutpenelitimengajukanhipotesis
“Besarnyapengaruhimplementasikebijakanpemerintahdaerahterhadapkualitaspelayana
nperizinan IMB berbasise- Government di DPMPTSP Kota Bandung
ditentukanolehkomunikasi, sumberdaya, disposisidanstrukturbirokrasi”.
Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetode survey
eksplanatifsedangkansumberpengumpulan data
denganmenggunakanstudipustakadanstudilapangandenganteknikpenelitian: angket,
observasi, danwawancara.Teknikpenarikansampel yang digunakanadalahsampel
random sederhana. Adapunteknikanalisa yang digunakanadalahkoefisienkorelasi
Rank Spearman.
Berdasarkanhasilpenelitian yang
dilakukanolehpenelitibahwaimplementasikebijakan yang
dilakukanolehDinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintu Kota
Bandung menunjukanadanyahubungan yang
positifdansignifikanantaraimplementasikebijakandankualitaspelayananperizinan IMB
berbasise- Government di Kota Bandung. Dengandemikian,
hipotesistelahterujisecaraempirik
RESTU HAPSARI - Personal Name
NONE
Text
INDONESIA
ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNLA
2017
BANDUNG
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
RESTU HAPSARI. (2017).PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN IMB BERBASIS EGOVERNMENT (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd