PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

5 1 10 PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SIGIT RESTU KUNCORO Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 COVER_SIGIT_RESTU_KUNCORO.jpg.jpg PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SIGIT RESTU KUNCORO Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2023 AKIBAT HUKUM DARI PENJAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) KE PIHAK LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN TANPA SEPENGETAHUAN SI PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA Restu Rian Sopian Primary Author mixed material BANDUNG HUKUM UNLA 2019 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ? 2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Lengkong Kota Bandung ? 3. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Fasilitas Umum? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Charles Jones yang meliputi organisasi, interpretasi (penafsiran), dan aplikasi (penerapan). Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : 1. Implementasi Kebijakan Penyandang Disabilitas Tentang Aksesibilitas Fasilitas Umum dapat berjalan optimal apabila melaksanakan organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan) dalam proses pelaksaan mengacu pada pedoman dan teknis aksesibilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas khususnya Aksesibilitas Fasilitas umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum optimal, dengan indikasi-indikasi; Minimnya Alokasi dana, sumber daya pelaksana hingga saat ini belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat yang menyalahgunakan dalam memanfaatkan fasilitas umum. . RD.RESTU DWIBAGJA KUSUMAYUDHA Primary Author mixed material BANDUNG ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNLA 2018 COVER.jpg.jpg PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN IMB BERBASIS EGOVERNMENT (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung) RESTU HAPSARI Primary Author mixed material BANDUNG ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNLA 2017 COVER.jpg.jpg